Tidak Perlu Impor Garam, DPR Dorong Industrialisasi Pangan

23-01-2018 / KOMISI VI

{Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Utomo F-PD)/Foto:Andri/Iw]

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo angkat bicara menanggapi rencana pemerintah melakukan impor garam, yang sebelumnya ingin impor beras. Kebutuhan bahan pangan merupakan kebutuhan yang teramat krusial, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah diminta fokus terhadap program kedaulatan pangan melalui industrialisasi pangan.  

 

Sartono mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ingin target utamanya ialah swasembada pangan. Komisi VI DPR mendorong dan mendukung pemerintah dalam membuat industri pangan.

 

“Masa sih kita tidak bisa membuat industri garam ini. Ya otomatis fokus harusnya untuk swasembada kebutuhan bahan pokok ini. Investasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) difokuskan kepada industrialisasi, seperti garam, pertanian, dan sebagainya ini,” katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/01).

 

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemerintah, bahwa pembagunan negara tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang maha besar adanya, sedangkan satu sisi kita kekurangan bahan pangan, dari garam, gula, daging, bahkan beras.

 

“Nah ini perlu berani melihat kembali 3 tahun yang lalu janji kampanye beliau (Joko Widodo), berbicara tentang swasembada pangan ini. Sekarang-kan meleset dari janjinya. Kami dari DPR mengingatkan selalu, masa kita akan terus impor pangan,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, industri pangan ini harus terus digenjot, karena sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dengan mewujudkan industri pangan. Pangan adalah kebutuhan yang mendasar dari kehidupan ini dan negara Indonesia yang subur dan makmur ini kita bisa kekurangan kebutuhan bahan pangan.

 

“Ini perlu ada koreksi dalam membangun bangsa ini. Keseriusan dari negara ini, apakah serius ini benar-benar swasembada pangan atau tidak, kalau tidak, yang akan diuntungkan hanya pedagang saja, jalan pintas tidak perlu keras-keras tidak perlu industri dan yang dirugikan ya petani dan masyarakat luas. Kita di situ tidak akan menumbuhkan tenaga kerja. Dengan industrialisasi pangan dapat menyerap tenaga kerja,” tegasnya. (as/sc)

 

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...